DASAR HUKUM

Kedudukan Dasar Hukum PPISHP DKI Jakarta

Undang-undang Perikanan No.31/2004

NomorDasar HukumDeskripsi
1.PERMEN NO. PER. 19/MEN/2010Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2.PERMEN NO. PER. 02/MEN/2007Tentang monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan
3.KEPMEN NO. KEP. 01/MEN/2007Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
4.KEPMEN NO. KEP. 02/MEN/2007Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
5.PERMEN NO 14/MEN/2010Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Wilayah Indonesia
6.PERMEN NO 17/MEN/2010Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Indonesia
NomorDasar HukumDeskripsi
1.Keputusan Dirjen P2HP NO.KEP.010/DJ-P2HP/2007Tentang Program Pengendalian dan Monitoring Hasil Perikanan
2.Keputusan Dirjen P2HP NO.KEP.011/DJ-P2HP/2007Tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3.Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya NO.KEP.116/DPB/HK.150.D4/I/2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan atau Kontaminan pada Pembudidaya Ikan
4.Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya NO.KEP.01/DPB/HK.150.154/S4/II/2007Tentang Pedoman dan Daftar Isian Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik
5.Peraturan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan NO.PER.067/DJ-P2HP/2008
NomorDasar HukumDeskripsi
1.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 138 Tahun 2010Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan