MANFAAT PRODUK SNI

KEPERCAYAAN KONSUMEN

Produk sudah memenuhi SNI sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen

PROMOSI

Membantu mempromosikan produk hasil perikanan

PEMBINAAN

Memberikan motivasi pembinaan oleh instansi terkait

KEAMANAN KONSUMEN

Melindungi konsumen dari produk yang membahayakan kesehatan

DAYA SAING

Produk mampu berdaya saing secara domestik dan internasional

MANAJEMEN RISIKO

Meningkatkan pengendalian manajemen resiko yang konsisten, kontinyu dan mampu telusur

RUANG LINGKUP

LAMPIRAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN SNI ISO/IEC 17065 Pusat Produksi Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan Provinsi DKI Jakarta

Siomay Ikan
SNI 7756:2013
Pempek Ikan
SNI 7661.1:2013
Bakso Ikan
SNI 7266 : 2014
Kerupuk ikan
SNI 8272:2016
Ikan asin kering
SNI 8273:2016
Tuna dalam kemasan kaleng
SNI 8223:2016
Sarden dan mackerel dalam kemasan kaleng
SNI 8222:2016
1

Isi Formulir Aplikasi Sertifikat

Pengisian formulir aplikasi sertifikat/re-sertifikat produk hasil perikanan dengan melampirkan persyaratan administrasi.
2

Audit Kecukupan

Kaji ulang permintaan (audit kecukupan) dan persetujuan pelaksanaan sertifikasi.
3

Assesment Awal

Asesmen awal ke lokasi perusahaan atau pabrik.
4

Evaluasi

Evaluasi hasil sertifikasi dan pengesahan sertifikat.
5

Surveilance

Surveilen hasil produk di tempat produksi maupun di market.
Paket Dalam Negeri

Usaha Mikro

Biaya Sertifikasi Produk menyesuaikan tarif sesuai retribusi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta

Paket Dalam Negeri

Usaha Kecil Menengah

Biaya Sertifikasi Produk menyesuaikan tarif sesuai retribusi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta

Paket Dalam Negeri

Industri Besar

Biaya Sertifikasi Produk menyesuaikan tarif sesuai retribusi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MASA BERLAKU SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (SPPT-SNI) BERLAKU SAMPAI 3 TAHUN DARI TANGGAL TERBITNYA SERTIFIKAT

MASA BERLAKU PENGGUNAAN TANDA SNILSPRO PPISHP
[/vc_column][/vc_row]

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PPISHP Provinsi DKI Jakarta

Dalam melakukan operasional LSPro PPISHP memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah, antara lain :
  1. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
  2. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
  3. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan.
  5. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia
  6. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  7. Peraturan Menteri No. 19 tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
  8. Peraturan Menteri No. 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.
  9. Peraturan Gubernur No. 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PPISHP Provinsi DKI Jakarta
  10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2012  tentang Retribusi Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Tujuan PPISHP DKI Jakarta demi mewujudkan visi, dan misi kami.

Kegiatan Sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro PPISHP DKI Jakarta terstruktur dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga imparsialitas sesuai dengan SK Kepala PPISHP Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Keputusan Pengangkatan Personil PPISHP DKPKP, SK Kepala DKPKP Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Manajer Puncak pada LSPro PPISHP, SK Kepala PPISHP Nomor 1632 Tahun 2017 Tentang Personil Penghubung LSPro PPISHP, SK Kepala PPISHP Nomor 3003 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Komite Skema, SK Kepala PPISHP Nomor 2943 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Manajer Teknis, SK Kepala PPISHP Nomor 1633 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Komite Imparsialitas, SK Kepala DKPKP Nomor 556 Tahun 2015 Tentang Penunjukan PPISHP sebagai Lembaga Sertifikasi Produk SNI Produk Perikanan, Pergub DKI Jakarta No 316 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PPISHP.
LSPro PPISHP DKI Jakarta mendokumentasikan struktur organisasi (Lihat Gambar), yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan otoritas manajemen dan personel sertifikasi.
Manajemen LSPro PPISHP DKI Jakarta memiliki keseluruhan wewenang dan tanggung jawab untuk :
  1. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian LSPro PPISHP DKI Jakarta ;
  2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
  3. Pengawasan keuangan dari LSPro PPISHP DKI Jakarta;
  4. Pengembangan kegiatan sertifikasi;
  5. Pengembangan persyaratan sertifikasi;
  6. Evaluasi;
  7. Review;
  8. Keputusan sertifikasi;
  9. Pendelegasian kewenangan kepada komite atau personil, seperti yang dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas namanya;
  10. Pengaturan kontrak;
  11. Penyediaan sumber daya yang memadai untuk kegiatan sertifikasi;
  12. Tanggap terhadap keluhan dan banding;
  13. Persyaratan kompetensi personil;
  14. Sistem manajemen LSPro PPISHP DKI Jakarta.
LSPro PPISHP DKI Jakarta memiliki aturan formal untuk penunjukan, kerangka acuan dan operasi setiap komite yang terlibat dalam proses sertifikasi (bebas dari setiap tekanan komersial, keuangan dan lainnya yang mungkin mempengaruhi keputusan). LSPro PPISHP DKI Jakarta akan tetap menjaga kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan anggota komite ketidakberpihakkan tersebut.
LSPro PPISHP memiliki aturan formal untuk penunjukan, kerangka acuan dan pengoperasian setiap personel yang terlibat dalam proses sertifikasi. LSPro PPISHP selalu menjamin bahwa semua personelnya bebas dari tekanan komersial dan tekanan lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi sertifikasi (dengan menandatangani Pakta Integritas), LSPro PPISHP memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan personel.

ALUR SERTIFIKASI PRODUK

Proses sertifikasi PPISHP dapat dilihat pada diagram alur sertifikasi dibawah ini

KELUHAN DAN BANDING

Proses keluhan dan banding sesuai berikut ini