Pusat Pelayanan Semua

Produksi, Inspeksi, Dan Sertifikasi Hasil Perikanan

Sesuai Standard SNI & LSPRO

Kedudukan Pusat Produksi Inspeksi Sertifikasi Dan Hasil Perikanan Provinsi DKI Jakarta.

PPISHP merupakan Unit Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengujian mutu dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

PPISHP telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: 18/ALP/KAN06/98.

Produksi

Demi meningkatkan kualitas dan mutu produksi perikanan daerah provinsi DKI Jakarta, PPISHP menyediakan sarana Laboratorium Pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2008

Inspeksi

PPISHP DKI Jakarta memiliki peran penting dalam rangka penerbitan sertifikat hasil inspeksi sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17020:2012. Tanggung jawab kami adalah memberikan jaminan keabsahan terhadap hasil inspeksi.

Sertifikasi

PPISHP mempunyai tujuan agar dapat menerapakan sistem jaminan mutu sebagai lembaga sertifikasi produk yang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012, kami selalu melatih personil kami untuk berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

VISI PPISHP DKI JAKARTA

Visi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah “Terwujudnya ketahanan pangan, lingkungan hijau, laut biru menuju Jakarta Baru Kota Modern yang berorientasi pelayanan publik.

Visi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan adalah “Terwujudnya jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan Provinsi DKI Jakarta terdepan dan terpercaya.”

DASAR HUKUM PPISHP

Misi Strategis Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI Jakarta

  1. Meningkatkan kualitas produksi perikanan.
  2. Meningkatkan mutu pengujian hasil perikanan.
  3. Meningkatkan kerjasama antar laboratorium tentang pengujian mutu hasil perikanan.
  4. Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran.
  5. Memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha perikanan.
  6. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.

Sasaran Pusat Produksi Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI Jakarta

  1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan terbitnya Sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU).
  2. Meningkatkan mutu pelayanan pengujian dengan melakukan pelatihan terhadap analis, validasi terhadap alat-alat uji, dan verifikasi terhadap metode uji sehingga hasil pengujian akurat.
  3. Meningkatkan kesehatan ikan dan kualitas perairan umum.
  4. Meningkatkan ketahanan pangan dan jaminan mutu hasil perikanan.
  5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang handal, berkinerja baik serta beretika.

TUJUAN PPISHP

Tujuan PPISHP DKI Jakarta demi mewujudkan visi, dan misi kami.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kami, Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

  1. Mewujudkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional baik hardskill maupun softskill agar dapat berinteraksi maksimal dalam memberikan pelayanan.
  2. Mewujudkan ketahanan pangan Jakarta dalam bentuk ketersediaan benih ikan, distribusi benih ikan, mutu, dan keamanan pangan.
  3. Mewujudkan akses pasar yang maksimal melalui penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan.
  4. Mewujudkan Jakarta yang bebas penyakit ikan.
  5. Memberikan pelayanan pengujian kepada UPI, pasar modern, pasar tradisional, kapal, Usaha Kecil Menengah (UKM).
  6. Meningkatkan pelayanan pemberian benih ikan kepada masyarakat.
  7. Meningkatkan produktivitas perairan umum dengan penebaran benih ikan.
  8. Meningkatkan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  9. Meningkatkan kualitas pelatihan pengujian dan budidaya ikan kepada mahasiswa, siswa PKL, dan masyarakat umum.

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PPISHP Provinsi DKI Jakarta

Dasar hukum yang melandasi tugas pokok dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/PERX/1999 tentang Larangan Penggunaan Formalin dalam Makanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor02/MEN/2007, tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;
  10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007, tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/Permen-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penebitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
  18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kelautan dan Pertanian;
  20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  21. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 110/Kep-BKIPM/2015 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang beredar di Wilayah DKI Jakarta;
  22. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.116/DPB/HK.150.D4/I/2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Residu Obat, bahan Kimia, Bahan Biologi dan atau Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;
  23. Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor KEP.01/ DPB/HK.150.154/S4/II/2007, tentang Pedoman dan Daftar Isian Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik.

Akreditasi kami

Akreditasi kami demi memberikan pelayanan yang sesuai dengan standard aman

ISO/IEC 17020:2012
Lembaga Inspeksi SNI Tipe A
ISO/IEC 17025:2008
Laboratorium Penguji SNI
ISO/IEC 17065:2012
Lembaga Sertifikasi Produk SNI
PUSAT PRODUKSI INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan pada tahun 2017 adalah sebanyak 179 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 41 orang, Pegawai Harian Lepas (PHL) 138 orang. Pegawai tersebut tersebar dalam 7 (tujuh) lokasi kerja yaitu : 55 orang di laboratorium pengujian mutu Pluit, 57 orang di BBI Ciganjur, 19 orang di BBI Kalideres, 22 orang di BBI Ujung menteng, 9 orang di BBI Ciracas, 4 orang di TPHP Sumenep, dan 13 orang di TPHP Cengkareng.

Secara struktur organisasi, Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dipimpin oleh satu orang Kepala UPT, satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, satu orang Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya Kesehatan Ikan dan Pemasaran, satu orang Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian, dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, dan sekelompok jabatan fungsional tertentu serta sekelompok jabatan fungsional umum.

DIVISI PPISHP

Divisi & Formasi Jabatan di Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI Jakarta

NoDivisiJenis JabatanJumlah
1.Pejabat StrukturalKEPALA UPTD1 Orang
2.Pejabat StrukturalKasubbag Tata Usaha1 Orang
3.Pejabat Fungsional UmumKepala Satuan Pelaksana2 Orang
4.Pejabat Fungsional UmumPengolah Satpel6 Orang
5.Pejabat Fungsional UmumVerifikator1 Orang
6.Pejabat Fungsional UmumPengurus Barang1 Orang
7.Pejabat Fungsional UmumPengolah Perencanaan1 Orang
8.Pejabat Fungsional UmumPengadministrasi Satpel11 Orang
9.Pejabat Fungsional UmumPengadministrasi Umum3 Orang
10.Pejabat Fungsional UmumBendahara Pengeluaran1 Orang
11.Pejabat Fungsional UmumBendahara Penerimaan1 Orang
12.Pejabat Fungsional UmumPenyiap Berkas2 Orang
13.Pejabat Fungsional UmumCaraka1 Orang
14.Pejabat Fungsional TertentuPengawas Perikanan Bidang Mutu7 Orang
15.Pejabat Fungsional TertentuPengawas Hama Penyakit Ikan1 Orang
16.Pejabat Fungsional TertentuPengawas Perikanan Bidang Tangkap1 Orang
17.Penyedia Jasa Layanan PeroranganTenaga Teknis43 Orang
18.Penyedia Jasa Layanan PeroranganTenaga Kebersihan62 Orang
19.Penyedia Jasa Layanan PeroranganTenaga Keamanan33 Orang

Mobil Laboratorium Pengujian PPISHP DKI Jakarta

LOKASI OPERASIONAL

Mobil Keliling Pengujian beroperasi di tempat-tempat seperti Pasar Tradisional, Swalayan/Supermarket, Lokasi Distribusi Ikan Daerah, Pengolahan hasil perikanan tradisional, Kapal ikan & tempat pembongkaran ikan, Tempat Pelelangan Ikan.

PELAYANAN CEPAT

Pelayanan Pengujian Keliling hadir di beberapa titik, mobil laboratorium keliling merupakan kegiatan rutin yang digelar PPISHP DKI Jakarta bagi masyarakat dan pengusaha hasil perikanan Kota Jakarta, fasilitas ini dimaksudkan untuk pelayanan yang lebih dekat dan lebih cepat diakses.

PPISHP memiliki komitmen untuk memberikan standard layanan sebagai berikut
PPISHP selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat
Nugroho Syam Subagiyo

ALUR PELAYANAN PPISHP

Seluruh Proses Pelayanan PPISHP DKI Jakarta

TUJUAN EKSPOR

Negara Tujuan Ekspor Yang Mengakui Sertifikasi PPISHP